Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Kesesuaian antara RPJMD, RKPD, Renja, KUA-PPAS, Kebijakan Umum Anggaran, maupun DPA dengan regulasi dan waktu penyusunannya.
Seluruh dokumen Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Buton — mulai dari perencanaan, APBD, pertanggungjawaban, hingga laporan keuangan dan opini BPK — tersusun rapi per tahun dan siap dibuka secara terbuka.
Ikhtisar Arsip IPKD
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.
Pengukuran IPKD menggunakan enam dimensi beserta indikatornya, sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.
Kesesuaian antara RPJMD, RKPD, Renja, KUA-PPAS, Kebijakan Umum Anggaran, maupun DPA dengan regulasi dan waktu penyusunannya.
Pengalokasian belanja operasional, modal, dan bantuan sosial pada APBD disertai dasar hukum dan kepatuhan komponen belanja.
Keterbukaan informasi APBD, DPA, LAKIP, RUP, pejabat pengelola keuangan, hingga dokumen pertanggungjawaban kepada publik.
Realisasi belanja APBD serta capaian program dan kegiatan pemerintah daerah terhadap target yang ditetapkan.
Posisi pendapatan daerah, belanja, pembiayaan, surplus/defisit anggaran, maupun laporan keuangan BUMD dan perusahaan daerah.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau opini lain yang diterbitkan BPK atas LKPD.
Pilih tahun untuk langsung melihat seluruh dokumen IPKD yang dipublikasikan.
Arsip yang baru ditambahkan ke portal IPKD.
Hal yang sering ditanyakan seputar IPKD dan penggunaan portal ini.