Pengumuman
Selamat datang di Portal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Buton — dokumen perencanaan, APBD, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan daerah tersedia terbuka untuk publik.   •   Selamat datang di Portal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Buton — dokumen perencanaan, APBD, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan daerah tersedia terbuka untuk publik.
Portal Resmi · Kabupaten Buton

Transparansi Keuangan Daerah dalam Satu Portal

Seluruh dokumen Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Buton — mulai dari perencanaan, APBD, pertanggungjawaban, hingga laporan keuangan dan opini BPK — tersusun rapi per tahun dan siap dibuka secara terbuka.

Ikhtisar Arsip IPKD

34
Dokumen dipublikasikan
2
Tahun anggaran
6
Dimensi IPKD
174.7 MB
Total ukuran arsip
Cakupan dimensi terpetakan 7/6 dimensi
Tentang IPKD

Apa itu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah?

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

34
Total dokumen
2024–2025
Rentang tahun anggaran
7
Dimensi terpetakan
174.7 MB
Total ukuran arsip
Kerangka Penilaian

Enam Dimensi IPKD

Pengukuran IPKD menggunakan enam dimensi beserta indikatornya, sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

D1

Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Kesesuaian antara RPJMD, RKPD, Renja, KUA-PPAS, Kebijakan Umum Anggaran, maupun DPA dengan regulasi dan waktu penyusunannya.

12 dokumen Lihat dokumen
D2

Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Pengalokasian belanja operasional, modal, dan bantuan sosial pada APBD disertai dasar hukum dan kepatuhan komponen belanja.

7 dokumen Lihat dokumen
D3

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Keterbukaan informasi APBD, DPA, LAKIP, RUP, pejabat pengelola keuangan, hingga dokumen pertanggungjawaban kepada publik.

6 dokumen Lihat dokumen
D4

Penyerapan Anggaran

Realisasi belanja APBD serta capaian program dan kegiatan pemerintah daerah terhadap target yang ditetapkan.

1 dokumen Lihat dokumen
D5

Kondisi Keuangan Daerah

Posisi pendapatan daerah, belanja, pembiayaan, surplus/defisit anggaran, maupun laporan keuangan BUMD dan perusahaan daerah.

4 dokumen Lihat dokumen
D6

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau opini lain yang diterbitkan BPK atas LKPD.

2 dokumen Lihat dokumen
Akses Cepat

Dokumen per Tahun Anggaran

Pilih tahun untuk langsung melihat seluruh dokumen IPKD yang dipublikasikan.

Terbaru

Dokumen Terbaru

Arsip yang baru ditambahkan ke portal IPKD.

Lihat semua dokumen
Bantuan

Pertanyaan Umum

Hal yang sering ditanyakan seputar IPKD dan penggunaan portal ini.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.
Pengukuran IPKD ditetapkan melalui Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan enam dimensi beserta indikator penilaiannya.
Enam dimensinya adalah: (1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, (3) transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) penyerapan anggaran, (5) kondisi keuangan daerah, dan (6) opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Portal ini memuat dokumen IPKD Kabupaten Buton per tahun, antara lain RPJMD, RKPD, Renja, KUA-PPAS, DPA, peraturan daerah tentang APBD dan perubahannya, laporan pertanggungjawaban, LAKIP, LKPD, RUP, opini BPK, hingga laporan keuangan BUMD.
Ya. Seluruh dokumen yang dipublikasikan pada portal ini dapat dibuka dan diunduh secara gratis sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Buka halaman Dokumen, pilih tahun atau dimensi yang diinginkan, lalu tekan tombol Pratinjau untuk membaca dokumen di peramban atau tombol Unduh untuk menyimpannya ke perangkat Anda.
Dokumen diperbarui mengikuti siklus pelaporan keuangan daerah: dokumen perencanaan dan APBD menyusul ditetapkannya regulasi, sedangkan laporan pertanggungjawaban dan LKPD menyusul proses audit BPK.
Silakan sampaikan melalui halaman Kontak. Setiap masukan akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum dokumen diperbaiki atau diperbarui.