Pengumuman
Selamat datang di Portal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Buton — dokumen perencanaan, APBD, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan daerah tersedia terbuka untuk publik.   •   Selamat datang di Portal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Buton — dokumen perencanaan, APBD, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan daerah tersedia terbuka untuk publik.

Pertanyaan Umum

Jawaban ringkas seputar Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dasar hukumnya, enam dimensi penilaian, serta cara mengakses dokumen pada portal ini.

8 pertanyaan 6 dimensi IPKD Akses dokumen gratis
Bantuan

Apa yang sering ditanyakan?

Klik pertanyaan untuk membuka jawabannya.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.
Pengukuran IPKD ditetapkan melalui Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan enam dimensi beserta indikator penilaiannya.
Enam dimensinya adalah: (1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, (3) transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) penyerapan anggaran, (5) kondisi keuangan daerah, dan (6) opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Portal ini memuat dokumen IPKD Kabupaten Buton per tahun, antara lain RPJMD, RKPD, Renja, KUA-PPAS, DPA, peraturan daerah tentang APBD dan perubahannya, laporan pertanggungjawaban, LAKIP, LKPD, RUP, opini BPK, hingga laporan keuangan BUMD.
Ya. Seluruh dokumen yang dipublikasikan pada portal ini dapat dibuka dan diunduh secara gratis sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Buka halaman Dokumen, pilih tahun atau dimensi yang diinginkan, lalu tekan tombol Pratinjau untuk membaca dokumen di peramban atau tombol Unduh untuk menyimpannya ke perangkat Anda.
Dokumen diperbarui mengikuti siklus pelaporan keuangan daerah: dokumen perencanaan dan APBD menyusul ditetapkannya regulasi, sedangkan laporan pertanggungjawaban dan LKPD menyusul proses audit BPK.
Silakan sampaikan melalui halaman Kontak. Setiap masukan akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum dokumen diperbaiki atau diperbarui.

Masih ada pertanyaan?

Jika jawaban di atas belum mencukupi, sampaikan pertanyaan Anda melalui halaman kontak atau telusuri langsung arsip dokumen IPKD.