Pengumuman
Selamat datang di Portal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Buton — dokumen perencanaan, APBD, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan daerah tersedia terbuka untuk publik.   •   Selamat datang di Portal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Buton — dokumen perencanaan, APBD, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan daerah tersedia terbuka untuk publik.

Tentang IPKD

Pengertian, dasar hukum, enam dimensi, dan tahapan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterapkan di Kabupaten Buton.

6 dimensi Permendagri No. 19 Tahun 2020 34 dokumen terpetakan
Pengertian

Apa itu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah?

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

Dasar hukum: Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Baca selengkapnya pada dokumen regulasi resmi ↗.
6
Dimensi pengukuran
34
Dokumen dipublikasikan
2024–2025
Rentang tahun anggaran
174.7 MB
Total ukuran arsip
Kerangka Penilaian

Enam Dimensi IPKD

Pengukuran IPKD menggunakan enam dimensi beserta indikatornya, sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. Setiap dokumen pada portal ini dipetakan ke salah satu dimensi berdasarkan judul dan substansinya.

D1

Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Kesesuaian antara RPJMD, RKPD, Renja, KUA-PPAS, Kebijakan Umum Anggaran, maupun DPA dengan regulasi dan waktu penyusunannya.

12 dokumen Lihat dokumen
D2

Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Pengalokasian belanja operasional, modal, dan bantuan sosial pada APBD disertai dasar hukum dan kepatuhan komponen belanja.

7 dokumen Lihat dokumen
D3

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Keterbukaan informasi APBD, DPA, LAKIP, RUP, pejabat pengelola keuangan, hingga dokumen pertanggungjawaban kepada publik.

6 dokumen Lihat dokumen
D4

Penyerapan Anggaran

Realisasi belanja APBD serta capaian program dan kegiatan pemerintah daerah terhadap target yang ditetapkan.

1 dokumen Lihat dokumen
D5

Kondisi Keuangan Daerah

Posisi pendapatan daerah, belanja, pembiayaan, surplus/defisit anggaran, maupun laporan keuangan BUMD dan perusahaan daerah.

4 dokumen Lihat dokumen
D6

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau opini lain yang diterbitkan BPK atas LKPD.

2 dokumen Lihat dokumen
D0

Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung lain yang tidak tergolong langsung ke dalam satu dari enam dimensi IPKD.

2 dokumen Lihat dokumen
Alur Kerja

Tahapan Pengukuran IPKD

Lima langkah berurutan yang ditempuh dari penyiapan dokumen hingga tindak lanjut hasil pengukuran.

01 Langkah 1 dari 5

Penyusunan dokumen

Perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan, APBD, serta laporan pertanggungjawaban sesuai siklus tahun anggaran, lalu dokumen tersebut dikumpulkan sebagai bahan penilaian.

02 Langkah 2 dari 5

Verifikasi berkas

Setiap berkas diverifikasi kelengkapannya: keterbacaan, tahun anggaran, jenis dokumen, serta penempatannya pada dimensi IPKD yang sesuai.

03 Langkah 3 dari 5

Pengukuran enam dimensi

Dokumen dinilai terhadap indikator pada setiap dimensi IPKD — perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK.

04 Langkah 4 dari 5

Rekapitulasi skor

Hasil penilaian tiap dimensi direkapitulasi menjadi skor IPKD untuk periode pengukuran yang bersangkutan, sehingga kualitas tata kelola keuangan daerah dapat dibandingkan antarperiode.

05 Langkah 5 dari 5

Rekomendasi pembinaan

Temuan dari hasil pengukuran dijadikan dasar rekomendasi pembinaan dan tindak lanjut agar pengelolaan keuangan daerah makin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Hasil pengukuran disajikan sebagai dokumen pendukung pada portal ini. Angka skor resmi ditetapkan melalui proses pengukuran pemerintah daerah dan tidak dihitung ulang oleh portal ini.
Ikhtisar Arsip

Statistik ringkas

Gambaran cepat jumlah dan sebaran dokumen IPKD yang telah dipublikasikan.

Lihat statistik lengkap
34
Total dokumen
2
Tahun anggaran (2024–2025)
174.7 MB
Total ukuran arsip
Sebaran

Dokumen berdasarkan dimensi

Perbandingan jumlah dokumen pada tiap dimensi IPKD terhadap dimensi dengan dokumen terbanyak.

D1 — Perencanaan & Penganggaran 12
D2 — Pengalokasian Anggaran APBD 7
D3 — Transparansi Keuangan 6
D4 — Penyerapan Anggaran 1
D5 — Kondisi Keuangan Daerah 4
D6 — Opini BPK 2
D0 — Dokumen Pendukung 2
Klasifikasi dokumen ke dimensi bersifat editorial berdasarkan judul dokumen untuk kemudahan penelusuran. Rincian per tahun tersedia pada halaman Dokumen.