Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Kesesuaian antara RPJMD, RKPD, Renja, KUA-PPAS, Kebijakan Umum Anggaran, maupun DPA dengan regulasi dan waktu penyusunannya.
Pengertian, dasar hukum, enam dimensi, dan tahapan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterapkan di Kabupaten Buton.
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.
Pengukuran IPKD menggunakan enam dimensi beserta indikatornya, sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. Setiap dokumen pada portal ini dipetakan ke salah satu dimensi berdasarkan judul dan substansinya.
Kesesuaian antara RPJMD, RKPD, Renja, KUA-PPAS, Kebijakan Umum Anggaran, maupun DPA dengan regulasi dan waktu penyusunannya.
Pengalokasian belanja operasional, modal, dan bantuan sosial pada APBD disertai dasar hukum dan kepatuhan komponen belanja.
Keterbukaan informasi APBD, DPA, LAKIP, RUP, pejabat pengelola keuangan, hingga dokumen pertanggungjawaban kepada publik.
Realisasi belanja APBD serta capaian program dan kegiatan pemerintah daerah terhadap target yang ditetapkan.
Posisi pendapatan daerah, belanja, pembiayaan, surplus/defisit anggaran, maupun laporan keuangan BUMD dan perusahaan daerah.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau opini lain yang diterbitkan BPK atas LKPD.
Dokumen pendukung lain yang tidak tergolong langsung ke dalam satu dari enam dimensi IPKD.
Lima langkah berurutan yang ditempuh dari penyiapan dokumen hingga tindak lanjut hasil pengukuran.
Perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan, APBD, serta laporan pertanggungjawaban sesuai siklus tahun anggaran, lalu dokumen tersebut dikumpulkan sebagai bahan penilaian.
Setiap berkas diverifikasi kelengkapannya: keterbacaan, tahun anggaran, jenis dokumen, serta penempatannya pada dimensi IPKD yang sesuai.
Dokumen dinilai terhadap indikator pada setiap dimensi IPKD — perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK.
Hasil penilaian tiap dimensi direkapitulasi menjadi skor IPKD untuk periode pengukuran yang bersangkutan, sehingga kualitas tata kelola keuangan daerah dapat dibandingkan antarperiode.
Temuan dari hasil pengukuran dijadikan dasar rekomendasi pembinaan dan tindak lanjut agar pengelolaan keuangan daerah makin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Gambaran cepat jumlah dan sebaran dokumen IPKD yang telah dipublikasikan.
Perbandingan jumlah dokumen pada tiap dimensi IPKD terhadap dimensi dengan dokumen terbanyak.